Berita Terkini

MENAKAR KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

 

Wasior, Diskominfo Teluk Wondama - Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Tanah Papua secara khusus di Kabupaten Teluk Wondama terus mengalami perkembangan positif dari waktu ke waktu.

Tidak sekedar menjadi pelengkap, kaum perempuan kini sudah mampu memberi warna baru dalam percaturan politik di Kabupaten Teluk Wondama.

Pemilu Legislatif Tahun 2024 bisa dibilang menjadi tonggak baru yang menandai kiprah kaum perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Teluk Wondama. Tercatat sebanyak lima calon legislatif perempuan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR Kabupaten Teluk Wondama Periode 2024-2029.

Selain itu terdapat dua nama perempuan asli Papua yang juga terpilih menjadi Anggota DPR Kabupaten Teluk Wondama melalui mekanisme pengangkatan khusus Orang Asli Papua (OAP).

Sehingga secara keseluruhan terdapat tujuh orang perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif Kabupaten Teluk Wondama untuk periode lima tahun ke depan.

Komposisi tujuh perempuan dari total 25 Anggota DPR Kabupaten Teluk Wondama Periode 2024-2029 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Kabupaten Teluk Wondama.

Sebelumnya pada periode 2019-2024, perempuan yang duduk di kursi DPR Kabupaten Teluk Wondama hanya dua orang. Juga pada DPRD Periode 2014-2019, perempuan Teluk Wondama yang lolos ke parlemen hanya sebanyak empat orang.

Adapun perempuan yang berhasil duduk di parlemen Teluk Wondama periode 2024-2029 adalah Selina Akwan (Perindo-OAP), Aplena Dimara (Gerindra-OAP), Yuliana Manupapami (Golkar-OAP), Sarah Silambi (Gerindra-Sulawesi Selatan), Asrawati (PPP-Jawa Timur) dari unsur partai politik.

Kemudian dua orang dari jalur pengangkatan unsur OAP yaitu Debora Korwam dan Kristin Sayori.

“Hal ini menunjukkan menunjukkan kapasitas kaum perempuan di Teluk Wondama sudah tidak kalah dengan laki-laki. Sekarang posisi perempuan dalam bidang politik sudah tidak bisa lagi dianggap remeh.

Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sangat bangga dan menyambut gembira capaian ini, “kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Yohana Wainira.

Peran penting perempuan di DPRK Teluk Wondama Periode 2024-2029 semakin terasa dengan ditunjukknya dua perempuan sebagai pimpinan sementara sejak dilantik pada 19 September 2024 sampai sekarang ini.

Mereka adalah Sarah Silambi sebagai ketua sementara dan Yuliana Manupapami sebagai wakil ketua sementara.

Keberadaan tujuh orang perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Teluk Wondama diharapkan membawa angin segar bagi upaya pemberdayaan perempuan di Teluk Wondama.

Termasuk bagaimana menjamin adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Teluk Wondama.

“Kita tentu berharap banyak kepada ketujuh perempuan yang kini menjadi anggota DPRK Teluk Wondama kiranya mereka bisa mendorong adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemberdayaan perempuan juga hal-hal yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, “kata Wainira.

Pemilih Perempuan

Kiprah perempuan dalam bidang politik di Teluk Wondama juga tampak dari semakin meningkatnya jumlah pemilih perempuan dalam beberapa kali Pemilu di Teluk Wondama

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, berdasarkan data dari KPU Teluk Wondama, jumlah pemilih sebanyak 27.695 orang. Dari jumlah itu sebanyak 13.570 orang merupakan pemilih perempuan dan sisanya sebanyak 14.125 adalah pemilih laki-laki.

 

Jumlah pemilih perempuan pada Pilkada 2024 meningkat dibanding pemilih perempuan pada Pemilu 2024 yakni sebanyak 13.394 orang.

Demikian pula di tingkat nasional. Berdasarkan data KPU RI pada Pemilu Serentak 2024 terdapat 102.588.719 pemilih perempuan dari jumlah DPT nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Fakta ini menunjukkan peran perempuan cukup besar dalam politik di Kabupaten Teluk Wondama juga secara nasional.

Ini juga menunjukkan kesadaran kaum perempuan dalam berpolitik sudah semakin bagus jadi kita harapkan ke depan semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik.