PEMDA Kabupaten Teluk Wondama mengadakan Pertemuan dengan pemilik hak Ulayat pembangunan bandara Teluk Wondama
Wondama, Bagian tata pemerintahan dan pertanahan pemda teluk Wondama gelar rapat bersama masyarakat pemilik hakulayat lokasi tanah pembangunan bandara udara kabupaten teluk Wondama. rapat yang digelar pemerintah daerah tersebut baru hanya sebatas membuka akses dimulainya pembangunan bandara.
Pertemuan antar pemerintah yang digelar di aula dinas Bappeda tersebut pada Senin, (4/3) asisten satu bupati teluk Wondama DR. Jack Ayami sebab mengaku petemuan dengan masyarakat adat pemilik hakulayat kali ini tidak membicarakan penyelesaian pembayaran tanah bandara namun hanya membicarakan kesepakatan pembebasan lahan untuk dimulainya pembangunan banda rudara Teluk Wondama.
“kami hari ini rapat dengan masyarakat pemilik hakulayat di wilayah utara kabupaten teluk wondama untuk sepakat bebaskan lahan yang akan dibangun Bandar udara tahun ini juga, kami belum membicarakan soal pembayaran sebab pembayaran tanah adat pembangunan bandara itu menjadi hak penuh dan kewenangan pihak pemerintah Provinsi Papua Barat jadi kami hanya membicarakan kesepakatan dari antara masyarakat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan Bandar udara itu dibangun,” kata Jack.
Jack juga katakan dalam waktu dekat ini akan di lakukan prosesi pelepasan tanah adat secara adat kepada pemerintah daerah dimulainya pembangunan Bandar udara itu. “dalam waktu dekat ini akan dilakukan proses atau cara adat pelepasan tanah adat itu kepada pemerintah untuk mulai membangun bandara disitu,” ujar Jack.
Sementara kepala dinas perhubungan pemda Wondama, Bernadus Setiawan katakana luasan lokasi adat yang akan di bangun bandara adalah 1.500 hektar di kali dengan 500 hektar besaran wilayah bandara ini mencakup 2 distrik yakni distrik Wasior dan distrik Teluk Duari. “bandara ini masuk dalam wilayah dua distrik Teluk Duari dan distrik Wasior, luas wilayah atau lokasi bandara Panjang 1.500 hektar dan lebar 500 hektar, setelah pembebasan lahan tahun ini kita mulai pembangunannya,” ujar Setiawan.
Sementara itu salah satu pemilik hakulayat Musdayan Marani katakana keluarga besar Marani sepakat pembangunan bandara itu jalan “kami akan lakukan prosesi pelepasan tanah adat kepada pemerintah tapi kami minta pemerintah dapat memfasilitasi kami dalam pelepasan tanah adat tersebut,” ujar Musdayat. (solfi)