Pemerintahan

Teluk Wondama lahir melalui UU 26/2002, dan selanjutnya resmi menjadi kabupaten sejak tahun 2003 sebagai salah satu kabupaten pemekaran baru hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat. Melalui masa pemerintahan karetaker sejak juni 2003 s.d. November 2005, dilanjutkan dengan pemerintahan kabupaten definitif hingga saat ini. Tahun 2010 merupakan tahun ke-5 (terakhir) pemerintahan definitif yang pertama.

Kondisi akhir pemerintahan tahun 2010, terdiri atas 13 distrik, 75 kampung dan 1 kelurahan. Kondisi pemerintahan secara umum pada tahun 2010, telah menunjukan beberapa kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang terkait dengan penataan sistem dan perkuatan kelembangaan pemerintahan daerah.

 

perkantoranKelembagaan

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2007 dengan struktur pola minimal. Dasar pembentukan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Teluk Wondama tentang struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah kabupaten Teluk Wondama yang tersusun atas ; 2 sekretariat, 1 inspektorat, 4 (empat) badan, 13 dinas, 3 kantor dan 13 distrik.

Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hingga kondisi di akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 1.157 orang.

 

      Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Teluk Wondama, 2010

No. Unit Kerja Jumlah
1  Sekretariat Daerah 9
2  Sekretariat DPRD 20
3  Bappeda 26
4  Bagian Tata Pemerintahan 12
5  Bagian Umum 22
6  Bagian Perlengkapan 7
7  Bagian Pembangunan 5
8  Bagian Hukum dan Organisasi 19
9  Bagian Perekda 7
10  Bagian Humas dan Protokol 9
11  Bagian Otonomi Daerah 5
12  Dinas PPKD 37
13  BKD 23
14  Inspektorat 22
15  Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan 59
16  Badan Kesbang 14
17  Dinas Perikanan dan Kelautan 38
18  Dinas Pekerjaan Umum 33
19  Dinas Kesehatan
50
20

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan       Kampung

30
21  Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB 14
22  Dinas Pendidikan 32
23  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 15
24  Dinas Perhubungan 28
25  Dinas Kehutanan dan Perkebunan 27
26  Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga 16
27  Dinas Perindakop dan Penanaman Modal 15
28  Kantor Satpol PP 15
29  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20
30  Kantor Koperasi dan UKM 20
31  Badan Arsip, Perpustakaan dan PDE 12
32  Kantor Distrik Naikere 14
33  Kantor Distrik Wondiboy 14
34  Kantor Distrik Rasiey 11
35  Kantor Distrik Kuri Wamesa 9
36  Kantor Distrik Wasior 14
37  Kantor Distrik Teluk Duairi 13
38  Kantor Distrik Roon 8
39  Kantor Distrik Windesi 12
40  Kantor Distrik Nikiwar 10
41  Kantor Distrik Wamesa 17
42  Kantor Distrik Roswar 10
43  Kantor Distrik Rumberpon 13
44  Kantor Distrik Soug Jaya 6
   Jumlah 1157
   2009 1004
   2008 1000
   2007 855

        Sumber : Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama

 

Struktur Organisasi

Unsur dan struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah (Bupati)

2. Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati)

3. Sekretariat Daerah

  • Sekretaris Daerah
  • Asisten I (Tata Pemerintahan)
  • Asisten II (Umum dan Pembangunan)
  • Asisten III (Administrasi)
  • Bagian Tata Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Bagian Perlengkapan
  • Bagian Pembangunan
  • Bagian Hukum dan Organisasi
  • Bagian Perekda
  • Bagian Humas dan Protokol

4. Sekretariat DPRD

  • Sekretaris Dewan
  • Bagian Keuangan
  • Bagian Tata Usaha
  • Bagian Persidangan

5. Dinas PPKD

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

7. Badan Kepegawaian Daerah

8. Inspektorat

9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan

10. Badan Kesbang

11. Dinas Perikanan dan Kelautan

12. Dinas Pekerjaan Umum

13.Dinas Kesehatan

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung

15. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

16. Dinas Pendidikan

17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

18. Dinas Perhubungan

19. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

20. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga

21. Dinas Perindakop dan Penanaman Modal

22. Kantor Satpol PP

23. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

24. Kantor Koperasi dan UKM

25. Badan Arsip, Perpustakaan dan PDE

Support

Bappeda
Humas
Infokom

Pusat Download

30 November 2012  
PPH 200 th 2011
30 November 2012  
PP no 11 th 2009
30 November 2012  
Revisi undang undang pendidikan tahun 2009
30 November 2012  
Contoh Keterangan