Rasiei, Teluk Wondama- Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si mengakui alokasi dana otonomi khusus yang di terima provinsi Papua Barat sejak 20o8 hingga kini yang mencapai 20 triliun merupakan angka yang tidak sedikit.

Namun demikian, menurut gubernur apabila ditinjau dari kebutuhan mengejar ketertinggalan pembangunan serta mahalnya biaya pembangunan di Provinsi Papua Barat besaran dana otsus tersebut dirasa belum optimal, terutama dalam mengangkat kesejahteraan orang asli papua.

Oleh karena itu Gubernur mengajak semua Bupati, Walikota di Provinsi Papua Barat untuk sepakat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memperpanjang kucuran dana Otsus yang sedianya berakhir pada 2021 mendatang.

Ucap Gubernur “ Kita minta agar pemerintah pusat memperpanjang alokasi dana otsus di tahun 2022 dan seterusnya dan mengalokasikan dana Otsus tersebut setara 2 persen dari DAU nasional untuk Provinsi Papua Barat terpisah dari Provinsi Papua. “

Hal tersebut disampaikan pada saat membuka kegiatan Forum Daerah dan Pameran Pembangunan Otonomi Khusus di gedung Sasana Karya, Kompleks Kantor Bupati Teluk Wondama di Isei Rasiei, Teluk Wondama.

Alokasi dana  otsus dari tahun  2018 sebesar 20 triliun dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan khususunya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, Infrastruktur, dan afirmasi. Sementara dana pengembangan infrastruktur di pergunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas perhubungan antar daerah.

Selaku tuan rumah, Bupati Teluk Wondama Drs. Bernadus Imburi, M.Si  mengharapkan forum tersebut menjadi momentum untuk mempertegas komitmen untuk memanfaatkan dana otsus sebaik baiknya demi kesejahteraan Orang Asli Papua ( OAP )  di Provinsi Papua Barat.

Forum Daerah dan Pameran Otsus tahun 2019  di jadwalkan berlangsung selama 3 hari dari 25-27 November 2019. Kegiatan ini melibatkan 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat, namun kepala daerah yang hadir hanya beberapa orang saja yaitu Bupati Pengunungan Arfak Yosias Saroi dan Bupati Teluk Wondama, sedangkan daerah  lain mengutus wakil bupati dan pejabat setingkat Asisten.